UIN Walisongo Online, Cirebon – Perempuan yang berhasil memenangkan gugatan perceraian di pengadilan ternyata belum tentu mendapatkan hak-hak ekonominya secara nyata. Fakta ini terungkap dalam riset Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, M. Khoirur Rofiq, yang dipaparkan dalam forum internasional The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026.
Dalam konferensi bergengsi Kementerian Agama RI yang berlangsung di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada 17–20 November 2026 tersebut, Rofiq mempresentasikan artikel berjudul “From Legal Entitlement to Lived Protection: Institutional Conversion of Women’s Post-Divorce Rights” yang ditulis bersama Eka Ristianawati dan Suud Sarim Karimullah.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Semarang sepanjang 2020–2025 yang ditelaah tim peneliti, terdapat 14.700 perkara cerai gugat. Namun, pencatatan hak ekonomi perempuan dalam putusan tersebut tergolong sangat minim, yakni di bawah satu persen. Rinciannya meliputi nafkah anak sebanyak 54 perkara (0,37%), mut’ah 33 perkara (0,22%), nafkah iddah 33 perkara (0,22%), dan nafkah madhiyah hanya 9 perkara (0,06%).
Angka ini berbanding terbalik dengan jalur cerai talak. Dari total 4.466 perkara cerai talak pada periode yang sama, pencatatan hak ekonomi jauh lebih tinggi, yakni mut’ah mencapai 851 perkara (19,06%), nafkah iddah 517 perkara (11,58%), nafkah anak 136 perkara (3,05%), dan nafkah madhiyah 64 perkara (1,43%).
Untuk menggali penyebab kesenjangan tersebut, tim peneliti turut membedah 106 salinan putusan cerai gugat serta mewawancarai 30 perempuan bercerai, hakim, panitera, advokat, hingga penyedia bantuan hukum.
Hasilnya menunjukkan bahwa minimnya pemenuhan hak ekonomi bukan semata-mata karena perempuan buta hukum. Banyak perempuan sengaja memilih tidak menuntut haknya sejak awal karena pesimistis dan khawatir putusan pembayaran nafkah tersebut sulit dieksekusi di lapangan.
“Akses perempuan ke pengadilan belum otomatis berujung pada perlindungan ekonomi yang nyata. Perlindungan tidak cukup berhenti pada ketok palu putusan cerai, tetapi harus dikawal sejak tahap informasi hak, penyusunan tuntutan, pemeriksaan perkara, hingga tindak lanjut pascaputusan,” tegas Rofiq dalam pemaparannya.
Sebagai solusi, Rofiq menawarkan konsep konversi institusional. Konsep ini menekankan pentingnya sinergi antara mekanisme peradilan dan kerja sama antarlembaga untuk memastikan hak yang tertulis di atas kertas hukum benar-benar terwujud menjadi perlindungan nyata bagi perempuan.
Melalui temuan ini, Rofiq mendorong penguatan pendampingan penyusunan gugatan, praktik peradilan yang lebih responsif gender, serta sistem koordinasi lintas lembaga agar eksekusi hak nafkah pascaperceraian dapat berjalan efektif.
Kontribusi gagasan di panggung AICIS+ 2026 ini menegaskan komitmen akademik UIN Walisongo Semarang dalam mengawal isu hukum keluarga Islam dan akses keadilan yang lebih berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.




