UIN Walisongo Online, Jakarta — Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Semarang turut berkontribusi dalam Annual International Conference on Islam, Media and Digital Society (AICIMIDS) 2026 melalui pemaparan hasil penelitian mengenai retorika kepresidenan dan konstruksi kedaulatan ekonomi, identitas politik, serta relasi negara dan media.
Penelitian tersebut dipaparkan dalam Plenary Session AICIMIDS 2026 oleh Alifa Nur Fitri, M.I.Kom., Silvia Riskha Fabriar, M.S.I., Prof. Najahan Musyafak, M.A., dan Fitri Ariana Putri. Kajian ini mengangkat praktik retorika politik Presiden Prabowo Subianto, khususnya penggunaan narasi “londo ireng” dalam pidatonya.
Penelitian tersebut berangkat dari pemahaman bahwa retorika kepresidenan tidak semata-mata berfungsi untuk menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi praktik komunikasi politik yang berperan dalam mengonstruksi identitas, legitimasi, dan relasi kekuasaan di ruang publik.
Dalam kajian tersebut, tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough). Analisis diperkuat dengan Political Rhetoric Theory Kenneth Burke untuk melihat bagaimana bahasa politik digunakan dalam membangun legitimasi dan relasi kekuasaan.
Data penelitian mencakup pidato Presiden Prabowo Subianto, pemberitaan sejumlah media nasional, serta respons organisasi pers. Melalui analisis tersebut, penelitian menemukan bahwa retorika kepresidenan membangun konstruksi pemerintah sebagai representasi patriotisme, kedaulatan, dan pembela kepentingan rakyat. Pada saat yang sama, kelompok yang diposisikan sebagai pengkritik pemerintah direpresentasikan sebagai ancaman internal atau pihak yang dianggap berpihak pada kepentingan asing.

Salah satu temuan penting penelitian adalah bagaimana istilah “londo ireng” digunakan untuk merekontekstualisasi memori kolonial dalam wacana politik kontemporer. Istilah tersebut membentuk oposisi simbolik antara kelompok yang diposisikan sebagai patriot dengan pihak yang dikonstruksikan sebagai pengkhianat atau komprador asing.
Konstruksi tersebut diperkuat melalui penggunaan pronomina kolektif, metafora ancaman, modalitas tegas, serta intertekstualitas dengan berbagai sumber otoritatif, seperti UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan, gagasan Ekonomi Pancasila, dan otoritas keagamaan.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa retorika tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik, tetapi juga menjadi strategi konsolidasi legitimasi pemerintah. Di sisi lain, penggunaan konstruksi retoris tersebut turut memunculkan pertarungan legitimasi dengan media yang memiliki posisi sebagai fourth estate atau pilar keempat demokrasi.
Pemaparan penelitian dalam plenary session AICIMIDS 2026 menjadi bagian dari kontribusi akademik FDK UIN Walisongo dalam mengembangkan kajian komunikasi politik dan media, khususnya dalam memahami bagaimana bahasa, simbol, dan narasi politik bekerja dalam membentuk persepsi publik serta relasi antara negara dan media.
Melalui penelitian dan publikasi dalam forum internasional tersebut, FDK UIN Walisongo terus mendorong pengembangan riset komunikasi yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga mampu membaca secara kritis berbagai dinamika komunikasi politik, media, demokrasi, dan perubahan sosial di Indonesia.




