Ditulis oleh: Dr. Tolkah, M.A. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang)
Selama ini, hukum dan astronomi kerap ditempatkan dalam ruang keilmuan yang berbeda. Hukum berbicara tentang norma, kewenangan, keadilan, dan kepastian. Astronomi berbicara tentang benda langit, pergerakan bumi, bulan, matahari, serta berbagai fenomena alam semesta. Keduanya seolah memiliki bahasa dan wilayah kajian masing-masing.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, batas antara dua disiplin ilmu tersebut sesungguhnya tidak pernah benar-benar terpisah. Ada banyak persoalan kehidupan manusia yang menuntut keduanya hadir secara bersamaan. Penentuan awal Ramadan dan Syawal, penetapan waktu salat, arah kiblat, gerhana matahari dan bulan, hingga penyusunan kalender Hijriah merupakan contoh nyata bahwa persoalan hukum keagamaan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif. Di dalamnya terdapat kebutuhan terhadap data, pengukuran, perhitungan, dan pembuktian ilmiah.
Di sinilah pentingnya mempertemukan hukum dengan astronomi, terutama melalui pengembangan Ilmu Falak. Perjumpaan ini bukan sekadar kerja sama antardisiplin, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan keputusan yang memiliki landasan keagamaan, ketepatan ilmiah, dan legitimasi hukum.
Hukum pada dasarnya mengatur kehidupan manusia melalui seperangkat norma. Dalam hukum Islam, norma-norma tersebut bersumber dari Al-Qur’an, hadis, serta hasil penalaran para ulama melalui berbagai metode istinbat hukum. Akan tetapi, penerapan norma dalam kehidupan nyata sering kali berhadapan dengan fakta empiris yang membutuhkan pengetahuan dari disiplin ilmu lain.
Penentuan awal bulan Hijriah, misalnya, tidak cukup hanya dengan memahami dalil tentang rukyat dan hisab. Persoalan tersebut juga memerlukan pengetahuan mengenai posisi bulan dan matahari, ketinggian hilal, elongasi, kondisi atmosfer, lokasi pengamatan, serta parameter astronomis lainnya.
Di satu sisi, hukum memberikan kerangka normatif tentang bagaimana suatu persoalan harus diputuskan. Di sisi lain, astronomi menyediakan informasi faktual mengenai keadaan benda-benda langit. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi.
Perbedaan antara fakta astronomis dan keputusan hukum perlu dipahami secara jernih. Data astronomi dapat menjelaskan posisi dan kemungkinan keterlihatan hilal. Namun, keputusan penetapan awal bulan dalam konteks Indonesia juga melibatkan pertimbangan fikih, metode yang digunakan, otoritas kelembagaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.
Dengan demikian, sains tidak menggantikan hukum, sebagaimana hukum tidak dapat mengabaikan fakta ilmiah. Keputusan yang baik justru lahir ketika keduanya ditempatkan secara proporsional.
Ilmu Falak memiliki posisi strategis karena berada pada persimpangan antara tradisi keilmuan Islam dan perkembangan astronomi modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ilmu ini berkembang untuk menjawab kebutuhan praktis umat, mulai dari penentuan waktu ibadah hingga penyusunan kalender.
Kini, ruang lingkup dan tantangannya semakin luas. Ilmu Falak tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah, tetapi juga bersinggungan dengan administrasi keagamaan, pendidikan, teknologi, dan kebijakan publik.
Penentuan awal Ramadan dan Idulfitri menjadi contoh paling dekat. Perbedaan pendekatan hisab dan rukyat sering kali muncul dalam diskusi masyarakat. Perbedaan tersebut tidak semestinya disederhanakan sebagai pertentangan antara kelompok yang menggunakan sains dan kelompok yang berpegang pada tradisi. Keduanya memiliki landasan pemikiran dan argumentasi keilmuan yang perlu dipahami secara terbuka.
Hisab menyediakan perhitungan astronomis yang dapat dilakukan secara sistematis dan berulang. Rukyat menghadirkan pengamatan langsung terhadap fenomena hilal. Dalam praktiknya, keduanya dapat ditempatkan dalam dialog yang produktif, dengan tetap memperhatikan dasar fikih dan kriteria yang menjadi pedoman masing-masing.
Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan metodologis tersebut dikelola dalam kehidupan berbangsa. Di sinilah hukum mengambil peran. Hukum dan kebijakan publik diperlukan untuk menghadirkan tata kelola yang jelas, prosedur yang dapat dipahami, serta keputusan yang memiliki legitimasi kelembagaan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai posisi bulan, tetapi juga membutuhkan kejelasan tentang siapa yang berwenang menetapkan keputusan, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa dasar pertimbangannya. Kepastian prosedur menjadi bagian penting dari kepercayaan publik.
Perpaduan hukum dan astronomi tidak berhenti pada kalender Hijriah. Penentuan arah kiblat, misalnya, memperlihatkan bagaimana pengetahuan astronomis berhubungan langsung dengan praktik keagamaan. Perhitungan koordinat geografis, posisi Ka’bah, serta metode pengukuran menjadi bagian penting untuk memastikan ketepatan arah.
Begitu pula dengan waktu salat. Penentuannya melibatkan perhitungan posisi matahari berdasarkan lokasi dan waktu tertentu. Perkembangan teknologi telah memungkinkan perhitungan tersebut dilakukan dengan lebih cepat dan presisi. Akan tetapi, ketepatan hasil tetap bergantung pada kualitas data, metode perhitungan, standar yang digunakan, dan kompetensi orang yang melakukan verifikasi.
Fenomena gerhana juga memperlihatkan hubungan erat antara astronomi dan hukum. Informasi mengenai waktu dan wilayah terjadinya gerhana dapat menjadi dasar penyelenggaraan salat gerhana, edukasi publik, serta penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.
Pada era digital, tantangannya bertambah. Berbagai aplikasi penentu waktu salat, arah kiblat, dan kalender Hijriah tersedia dengan mudah. Teknologi memberikan kemudahan, tetapi sekaligus menghadirkan pertanyaan mengenai validitas data, transparansi algoritma, tanggung jawab pengembang, dan perlindungan masyarakat dari informasi yang keliru.
Apabila sebuah aplikasi menampilkan waktu salat yang tidak akurat, misalnya, persoalannya tidak semata-mata teknis. Ada aspek tanggung jawab, standar layanan, dan perlindungan pengguna yang perlu diperhatikan. Demikian pula ketika teknologi digunakan untuk menyampaikan informasi keagamaan yang berdampak luas.
Karena itu, perkembangan astronomi digital perlu diikuti dengan kesadaran hukum. Inovasi harus berjalan bersama akuntabilitas. Kemudahan teknologi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab ilmiah dan kelembagaan.
Persoalan mendasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan bukan semata-mata bagaimana memperdalam satu disiplin, melainkan bagaimana membangun hubungan yang produktif di antara berbagai disiplin ilmu. Kita perlu keluar dari cara pandang yang menempatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern seolah-olah berada dalam dua ruang yang saling berhadapan.
Dalam konteks ini, paradigma Kesatuan Ilmu atau Unity of Sciences (Wahdatul ‘Ulum) yang dikembangkan UIN Walisongo Semarang memiliki relevansi penting. Paradigma ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Berbagai disiplin ilmu dapat memiliki objek kajian, metode, dan pendekatan yang berbeda, tetapi tidak semestinya berkembang secara terpisah tanpa dialog dan keterhubungan.
Paradigma Kesatuan Ilmu bukan berarti menghapus perbedaan metodologi antara ilmu hukum, ilmu agama, dan astronomi. Hukum tetap memiliki karakter normatif, sementara astronomi bertumpu pada observasi, pengukuran, dan perhitungan ilmiah. Ilmu agama memiliki landasan wahyu dan tradisi penalaran keislaman. Masing-masing memiliki wilayah kompetensi yang harus dihormati. Namun, perbedaan tersebut bukan alasan untuk membangun sekat yang menghambat perkembangan pengetahuan.
Justru melalui dialog antardisiplin, setiap ilmu dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya. Hukum membantu menentukan kerangka kewenangan, norma, dan pertanggungjawaban. Astronomi memberikan data dan penjelasan empiris mengenai fenomena alam semesta. Kajian keislaman memberikan landasan nilai, etika, dan orientasi kemaslahatan. Ketiganya dapat bekerja bersama untuk menghasilkan pemahaman dan keputusan yang lebih utuh.
Dalam persoalan penentuan awal bulan Hijriah, misalnya, astronomi menjelaskan posisi dan karakteristik hilal. Fikih memberikan kerangka pemahaman terhadap dalil rukyat dan hisab. Hukum dan tata kelola kelembagaan memastikan adanya prosedur pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ketiganya berdialog, persoalan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tetapi dipahami secara lebih komprehensif.
Di sinilah Unity of Sciences menemukan relevansi praktisnya. Paradigma tersebut tidak cukup berhenti sebagai gagasan filosofis atau slogan akademik. Ia harus diwujudkan dalam proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kebijakan.
Bagi Fakultas Syariah dan Hukum, paradigma ini membuka peluang untuk mengembangkan kajian hukum yang lebih responsif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Mahasiswa hukum perlu memiliki literasi ilmiah agar mampu memahami persoalan yang melibatkan data empiris. Sebaliknya, mahasiswa dan praktisi Ilmu Falak perlu memahami aspek hukum, etika, dan konsekuensi sosial dari penerapan hasil perhitungan astronomis.
Dengan demikian, Kesatuan Ilmu menjadi jembatan untuk menyatukan dua kecenderungan yang selama ini kerap dipandang berbeda: pendekatan normatif yang menekankan nilai dan kepastian hukum, serta pendekatan empiris yang mengandalkan ketepatan pengamatan dan pembuktian ilmiah. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipertemukan dalam kerangka keilmuan yang saling memperkaya.
Perjumpaan hukum dan astronomi seharusnya tidak hanya berlangsung dalam forum diskusi atau seminar. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tradisi akademik yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu secara nyata.
Fakultas Syariah dan Hukum, misalnya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan kajian yang menghubungkan hukum Islam, astronomi, teknologi informasi, dan kebijakan publik. Kolaborasi semacam ini dapat dikembangkan melalui riset bersama, penguatan kurikulum, laboratorium Ilmu Falak, pengembangan instrumen observasi, serta kemitraan dengan lembaga pemerintah dan organisasi keilmuan.
Lebih jauh, perguruan tinggi perlu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai satu bidang secara mendalam, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan disiplin ilmu lain. Ahli hukum perlu memahami cara kerja sains, sementara ahli astronomi perlu memahami bagaimana temuan ilmiah diterjemahkan menjadi kebijakan dan keputusan hukum.
Kebutuhan tersebut semakin mendesak ketika masyarakat memasuki era kecerdasan buatan dan pengolahan data berskala besar. Perhitungan astronomis dapat dibantu teknologi komputasi, tetapi hasilnya tetap membutuhkan pengujian, interpretasi, dan pertanggungjawaban manusia. Keputusan yang menyangkut kepentingan publik tidak boleh diserahkan begitu saja kepada sistem otomatis tanpa mekanisme verifikasi yang memadai.
Tradisi interdisipliner inilah yang perlu terus diperkuat. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai teori dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga harus melahirkan insan akademik yang mampu memahami kompleksitas persoalan dan menghubungkan berbagai sumber pengetahuan untuk memberikan solusi.
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan publik adalah bagaimana menghasilkan keputusan yang dapat dipercaya. Keputusan yang baik bukan hanya harus sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga harus memiliki dasar pengetahuan yang dapat diuji.
Dalam konteks Ilmu Falak, integrasi hukum dan astronomi dapat menjadi model pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Hukum memastikan adanya kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawaban. Astronomi memastikan bahwa informasi mengenai fenomena langit didasarkan pada perhitungan dan pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keduanya dapat memperkuat kualitas kebijakan keagamaan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Perbedaan pendapat tetap dimungkinkan dalam wilayah ijtihad dan metodologi, tetapi perbedaan tersebut perlu disampaikan dengan argumentasi yang memadai, bukan dengan saling menegasikan.
Kita juga perlu menghindari dua kecenderungan yang sama-sama tidak produktif. Pertama, menganggap bahwa seluruh persoalan keagamaan dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis dan matematis. Kedua, mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan alasan bahwa persoalan tersebut telah lama dibahas dalam tradisi keagamaan.
Keduanya perlu ditempatkan secara seimbang. Tradisi memberikan fondasi nilai dan metodologi, sedangkan perkembangan sains memperluas kemampuan manusia dalam memahami realitas. Paradigma Kesatuan Ilmu mengajarkan bahwa keduanya dapat berdialog dan saling memperkaya tanpa harus kehilangan karakter keilmuannya.
Pada akhirnya, perpaduan hukum dan astronomi bukan hanya tentang menyatukan dua disiplin ilmu. Lebih dari itu, ia merupakan ikhtiar membangun cara berpikir yang utuh: menghormati norma, menghargai fakta, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, dan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan.
Langit menyediakan tanda-tanda yang dapat dipelajari melalui ilmu pengetahuan. Hukum memberikan pedoman agar pengetahuan tersebut digunakan secara tertib dan bertanggung jawab. Sementara itu, paradigma Kesatuan Ilmu mengingatkan bahwa seluruh proses pencarian pengetahuan tersebut harus dibangun melalui keterhubungan, dialog, dan orientasi kemaslahatan.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti memandang hukum dan astronomi sebagai dua dunia yang berjauhan. Sebab, dalam banyak persoalan kehidupan, hukum membutuhkan ketepatan sains, sementara sains membutuhkan arah etik dan kepastian hukum. Di antara keduanya, Ilmu Falak memiliki peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan, keyakinan, dan kemaslahatan.
Inilah esensi Kesatuan Ilmu: bukan menyeragamkan semua disiplin, melainkan mempertemukan perbedaan pendekatan agar ilmu pengetahuan mampu menjawab persoalan manusia secara lebih utuh.
