UIN Walisongo Online, Cirebon – Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Ahmad Adib Rofiuddin, memaparkan makalah ilmiah dalam forum Annual International Conference on Islamic Studies Plus (AICIS+) 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam forum akademik tersebut, ia mengangkat kajian tentang keberlanjutan Kalender Sultan Agung di lingkungan Keraton Yogyakarta serta relasinya dengan otoritas adat, agama, dan negara.
Makalah yang dipresentasikan berjudul “Whose Time Counts? The Sultan Agung between Customary, Religious, and National Authority.” Penelitian ini mengkaji bagaimana Kalender Sultan Agung tetap memiliki peran penting dalam kehidupan budaya Keraton Yogyakarta di tengah penggunaan kalender Hijriah dan kalender nasional dalam kehidupan masyarakat dan kelembagaan.
Melalui penelitian ini, Ahmad Adib menjelaskan bahwa kalender tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur dan mengorganisasi waktu. Kalender juga merepresentasikan otoritas kelembagaan, komitmen keagamaan, identitas budaya, serta praktik sosial yang diwariskan antargenerasi.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga sistem kalender memiliki fungsi dan ruang otoritas yang berbeda. Kalender Sultan Agung tetap menjadi acuan dalam penyelenggaraan tradisi dan upacara adat Keraton Yogyakarta, seperti Grebeg dan Sekaten. Sementara itu, kalender Hijriah menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ibadah mahdah, termasuk Idulfitri dan Iduladha. Adapun kalender nasional digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan koordinasi kelembagaan dengan sistem pemerintahan.

Salah satu kontribusi utama penelitian ini adalah gagasan negotiated continuity atau keberlanjutan yang dinegosiasikan. Konsep ini menjelaskan bahwa keberlangsungan tradisi tidak selalu harus diwujudkan melalui dominasi atas sistem lain atau penerapan secara universal. Sebaliknya, suatu tradisi dapat terus hidup ketika memperoleh pengakuan dan mempertahankan fungsi yang bermakna dalam ruang sosial dan kelembagaan tertentu.
Dalam konteks Keraton Yogyakarta, keberlanjutan Kalender Sultan Agung justru berlangsung melalui pembagian fungsi dengan kalender Hijriah dan kalender nasional. Ketiganya tidak harus diposisikan sebagai sistem yang saling meniadakan, melainkan dapat hidup berdampingan dengan legitimasi dan peran masing-masing.
Melalui perspektif chronopolitics atau politik waktu, penelitian ini juga memperluas diskusi tentang bagaimana otoritas dalam mengatur waktu dibentuk dan dipertahankan. Kajian tersebut menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya tidak cukup dipahami sebagai upaya mempertahankan peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai proses adaptasi dan negosiasi yang terus berlangsung dalam menghadapi perubahan sosial dan kelembagaan.

Partisipasi Ahmad Adib Rofiuddin dalam AICIS+ 2026 menjadi bagian dari kontribusi akademik UIN Walisongo dalam memperkuat kajian Islam yang dialogis dan interdisipliner, khususnya dalam bidang Ilmu Falak, sejarah kalender, serta hubungan antara agama dan kebudayaan. Penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa kajian Ilmu Falak tidak terbatas pada aspek teknis perhitungan astronomis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam memahami dinamika sosial, budaya, dan otoritas keagamaan di tengah masyarakat.




