UIN Walisongo Online, Lombok – Pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus didorong melalui penguatan peran dan kapasitas masyarakat lokal. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian tahun pertama yang didanai oleh MoRA the Air Funds Kementerian Agama RI dan LPDP bertajuk “Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Pariwisata Halal: Studi di Pulau Lombok NTB”.
Kegiatan diseminasi dilaksanakan di Ballroom Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Senin, 10 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum., memaparkan hasil riset yang diarahkan untuk menyusun model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dalam pengembangan wisata halal di Lombok.
Prof. Misbah menjelaskan, penelitian tahun pertama dilakukan untuk memetakan potensi wisata, berbagai kendala, upaya yang telah dilakukan, dampak pengembangan pariwisata, serta kemungkinan membangun model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pengembangan wisata halal di Lombok.
Menurutnya, Lombok memiliki potensi yang besar dari aspek alam, budaya, dan berbagai aset lokal yang dapat dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Namun, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan wisata halal masih perlu diperkuat.
“Potensi wisata halal ini banyak yang belum dikembangkan secara maksimal oleh penduduk daerah setempat,” ujar Prof. Misbah.
Penguatan Pemberdayaan pada Tiga Tingkatan
Model pemberdayaan yang dikembangkan dalam penelitian menggunakan perspektif pemberdayaan Zimmerman dengan menempatkan pemberdayaan pada tiga tingkatan, yakni individu, organisasi, dan komunitas.
Pada tingkat individu, pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam melihat potensi lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup.
Pada tingkat organisasi, pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kesadaran kolektif dan kolaborasi antara masyarakat, kelompok sadar wisata, dan pengelola pariwisata.
Sementara pada tingkat komunitas, keterlibatan berbagai elemen tersebut diarahkan menjadi bagian dari pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata halal.
Identifikasi Tantangan Pengembangan Wisata Halal
Hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan wisata halal di Lombok. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum seragamnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata halal. Konsep wisata halal dinilai dapat memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan budaya dan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, terdapat sejumlah tantangan lain yang berkaitan dengan identitas budaya, kebersihan, fasilitas, keterbatasan anggaran sertifikasi bagi pelaku usaha, promosi, dan pengelolaan destinasi.
Aspek kebersihan juga menjadi perhatian dalam penelitian. Tim peneliti memandang bahwa penguatan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat perlu dilakukan melalui proses pendidikan dan praktik sejak usia dini.
Salah satu gagasan yang dikembangkan adalah edukasi pengelolaan sampah kepada anak-anak dengan mengintegrasikan pengetahuan mengenai sampah plastik, mikroplastik, lingkungan, dan kesehatan.
Edukasi tersebut selanjutnya diarahkan pada pembiasaan memilah sampah, mengelola sampah organik, serta membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan.
Pembelajaran dari Berbagai Daerah dan Negara
Dalam rangka memperkaya hasil penelitian, tim Prof. Misbah melakukan pembelajaran dari sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat dan Aceh, serta melihat praktik pengembangan wisata halal di Thailand.
Dari Jawa Barat, tim mempelajari praktik pembentukan kebiasaan dan edukasi yang dilakukan secara sistematis. Sementara dari Aceh, penelitian melihat dukungan kelembagaan serta fasilitasi terhadap pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal.
Adapun di Thailand, tim mempelajari praktik fasilitasi wisata halal yang mencakup aspek transportasi, layanan wisata, akses terhadap kebutuhan ibadah, hospitality, kebersihan, disiplin, serta pemanfaatan aset lokal sebagai objek wisata.
Berbagai pembelajaran tersebut menjadi bagian dari bahan penyusunan model pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya.
Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya penguatan promosi digital. Berdasarkan hasil riset, potensi alam dan budaya Lombok belum seluruhnya dipromosikan secara konsisten melalui media digital.
Memasuki Tahap Piloting dan Penyusunan Policy Brief
Setelah pelaksanaan diseminasi hasil penelitian tahun pertama, tahapan penelitian selanjutnya diarahkan pada penyusunan dan pengujian model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Tim peneliti juga menyiapkan policy brief yang memuat hasil temuan penelitian dan usulan yang dapat menjadi bahan dukungan bagi pengembangan kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat serta pariwisata halal.
Tahap berikutnya akan dilakukan melalui proses piloting dengan memilih wilayah yang memiliki kedekatan geografis dan basis budaya. Pemilihan wilayah tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pendampingan, koordinasi, dan pengembangan model.
Dalam pelaksanaannya, tim peneliti akan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, komunitas, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Prof. Misbah menyampaikan bahwa pendekatan akademik yang digunakan dalam penelitian akan dipadukan dengan pengetahuan lokal. Pengembangan model akan dilakukan melalui konsultasi dan dialog bersama masyarakat serta pemimpin wilayah agar model yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Kegiatan diseminasi hasil penelitian tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat di NTB.
Peserta antara lain berasal dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Perdagangan NTB, Dinas Industri NTB, Dinas Pariwisata Lombok Barat, Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dinas Kebudayaan NTB, HPI, PHRI, ASITA, BPPD, Asosiasi Desa Wisata NTB, BAZNAS NTB, MUI NTB, akademisi UNU NTB, Tim Ahli Gubernur, Lombok Investment Club, Balai Pelestarian Kebudayaan NTB, KADIN NTB, IWAPI, serta Pokdarwis NTB.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat, pengembangan pariwisata halal diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya tarik destinasi, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi bagian utama dari proses pembangunan pariwisata di Lombok.
